Ketua Umum PP Muhammadiyah Mendorong Penyelesaian Damai Usai Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya menghindari potensi kekerasan dan konflik horizontal pasca-pemilu. Sabtu (17/2/2024)

 

Baca juga: Jumat Curhat Kapolres Pidie dengan Muspika Kota Sigli dan Unsur Pemerintah Gampong

Dalam pernyataannya, Haedar Nashir menekankan bahwa jika terdapat pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi kekerasan atau konflik yang dapat memecah belah masyarakat.

 

Baca juga: Yansen Binti, Apresiasi Dukungan Ormas GBB KT Untuk Erika Siluq Dkk

"Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal, " ujar Haedar Nashir.

 

Baca juga: Jum’at Curhat, Kapolres Pidie Bersama Sejumlah Elemen Masyarakat Mutiara Raya

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memastikan situasi pasca-pemilu tetap kondusif dan damai.


Muhammadiyah, sebagai organisasi besar di Indonesia, memandang pentingnya menjaga kestabilan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

 

Baca juga: Ketua FKDM Lucky Mahakena Kecam Aksi KKB

"Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan persatuan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial, " tambahnya.

 

Baca juga: Jumat Curhat, Kapolres Pidie: Masyarakat Keluhkan Rayuan Manis Pinjol Online

Dengan demikian, Muhammadiyah berharap agar seluruh pihak dapat bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi hasil pemilu, serta bersama-sama menjaga kedamaian dan persatuan bangsa demi kemajuan bersama.